Pilkada, hak demokrasi atau nafsu oligarki?
Akhir tahun 2020 sudah di depan mata. Masyarakat menunggu kepastian penanganan virus yang sampai saat ini masih terdistribusi dengan baik. Di tengah ketidak sabaran publik, pemerintah yang kita cintai ini memutuskan untuk terus menyelenggarakan pesta demokrasi dalam hal ini Pilkada. Walaupun belum jelas apakah ini menjadi pesta masyarakat atau malah pesta Corona. Polemik tentang dilanjutkannya Pilkada telah banyak dibahas oleh para politisi bahkan ahli di berbagai ruang-ruang diskusi virtual tentu saja. Penguasa dalam hal ini Pemerintah seperti beradu argumen dengan diri sendiri. Di satu sisi sangat menentang adanya perkumpulan massa, di satu sisi malah menyelenggarakan Pilkada. Mereka berdalih akan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat saat 9 Desember 2020 itu tiba. Tapi siapa yang berani jamin dengan sekitar 304.927 TPSyang tersebar di seluruh negeri ini, protokol kesehatan dapat di ketatkan seperti salah satu janji dari sekian janji (yang tentu tidak bisa disebutkan disini)